Cara Budidaya Ikan Jaelawat

Cara Budidaya Ikan Jaelawat

Ikan Jelawat (Leptobarbus hoeveni) mertupakan ikan asli Indonesia yang terdapat dibeberapa sungai di daerah Sumatra dan Kalimantan. Meskipun pemeliharaan ikan jelawat sudah lama dilakukan namun kurang nya ketenaran jenis ikan ini dan pasokan benih sepenuhnya masih mengandalkan hasil penangkapan dari perairan umum yang dilakukan pada musim hujan. Melihat aspek kebutuhan benih yang masih mengandalkan alam maka penguasaan teknologi pembenihan jenis ikan ini merupakan upaya yang pelu diaktifkan.

Ikan jelawat tidak setenar ikan lele, ikan mas dan nila. Ini wajar, karena ikan ini tidak ditemukan di setiap daerah, atau hanya di daerah asalnya, yaitu Sumatra, terutama Jambi dan daerah sekitarnya, serta Kalimantan. Budidaya ikan jelawat perlu dikembangkan. Karena ikan yang bernama latin Leptobarbus hoevenii ini juga tetap dicari orang, terutama orang-orang yang pernah merasakan dagingnya.

Namun, ikan jelawat sangat populer di Malaysia sebagai ikan hias. Sementara ikan yang sudah besar digunakan sebagai ikan konsumsi. Ikan ini bersifat omnivore yang cenderung herbivore. Untuk budidaya ikan jelawat, pakannya dapat berupa pelet dan sedikit sayuran seperti selada air atau bayam.

Sekilas tentang budidaya ikan jelawat:

Penyuntikan pada induk betina dilakukan dua kali, yaitu 0,3 ml/kg dan 0,6 ml/kg dengan interval waktu sekitar 7 jam. Telur yang dihasilkan cukup banyak, dapat mencapai 100.000 butir untuk setiap induk seberat 1,5 kg. Aduk merata telur dan sperma dengan menggunakan bulu ayam atau kuas halus. Agar semua telur dapat terbuahi dengan sperma, sebaiknya perbandingan jantan dan betina 3 : 2. Selanjutnya, cuci telur tersebut dengan air bersih. Telur yang sudah bersih siap untuk ditetaskan.

Penetasan telur dilakukan dalam wadah penetasan berbentuk yang corong dibuat dari kain atau bahan halus. Wadah ini diletakkan dalam bak penetasan. Air akan dialirkan dari tetas corong selama telur ditetaskan. Telur yang mengumpul sulit atau tidak akan menetas. Penggantian air dapat dilakukan dengan cara penyifonan secara hati-hati. jumlah air yang diganti cukup setengahnya saja. Pembesaran jelawat dapat dilakukan dalam kolam setelah berumur 30 hari.

Metode dan Cara Pembenihan Ikan Jelawat

:

Pematangan Gonad

• Induk dipelihara dalam kolam khusus berukuran 500-700 m2 penebaran 0,1-0,25 kg/m2
• Selama pemeliharaan, induk ikan dibi pakan pelet dengan kandungan protein 25-28%
• Pakan diberikan sebanyak 3 % dari berat badan dengan frekwensi 2-3 per hari
• Selain pelet diberikan juga pakan berupa hijauan seperti daun singkong secukupnya
• Lama pemeliharaan induk lebih kurang 8 bulan
• Induk yang siap pijah diperoleh dengan cara seleksi

Pemijahan

Pemijahan jelawat dapat dilakukan scara alami dan buatan. Dalam paket teknologi ini dilakukan pemijahan buatan.

• Induk terseleksi perlu diberok selama satu hari
• Penyuntikan hormon HCG dan kelenjar hipofisa terhadap induk betina dilakukan 2 kali
• Penyuntikan I (PI) : 1 dosis kelenjar hipofisa ditambah 200 IU HCG per induk betina
• Penyuntikan II (PII) : 2 dosis kelenjar hipofisa ditambah 300 IU per induk betina
• Selang waktu antara PI dan PII, 5-6 jam
• Ovulasi terjadi antara 10-1 jam dari PI
• Telur dan sperma dikeluarkan dengan cara diurut
• Pembuahan telur dilakukan dengan mencampurkan sperma dan telur di baskom plastik
• Jika telur telah mengembang siap untuk disimpan dalam wadah penetasan

Penetasan

• Padat tebar 400-500 butir telur per liter
• Selama penetasan air harus dijaga kialitasnya (O2 4-8 ppm; pH 7,0-8,0; T:25-28 derajat C)
• Pada suhu air 25-28 derajat C telur akan menetas 18-4 jam setekah pembuahan

Pemeliharaan Larva

• Larva dipelihara langsung ditempat penetasan telur
• Cangkang dan telur yang tidak menetas dibersihkan secara penyiponan
• Hari ke 3 larva diberikan pakan Naupil Artemia (yang baru menetas) secukupnya
• Pemberian pakan 3 kali sehari (pagi, siang ,sore)
• Hari ke 7 setelah menetas benih ikan siap untuk didederkan di kolam

Pendederan

• Persiapan kolam meliputi pengeringan 2-3 hari, perbaikan pematang, pembuatan saluran tengah (kamalir) dan pemupukan dengan pupuk kandung sebanyak 500-700 gr per m2. Kolam diisi air sampai ketinggian 80-100 cm. Pada saluran pemasukan dipasang saringan berupa hapa halus untuk menghindari masuknya ikan liar
• Benih ditebarkan 3 hari setelah pengisian air kolam dengan padat penebaran 100-150 ekor/m2
• Benih ikan diberi pakan berupa tepung hancuran pelet dengan dosis 10-20 % per hari yang mengandung lebih kurang 25% protein
• Lama pemeliharaan 2-3 minggu
• Benih yang dihasilkan ukuran 2-3 cm dan siap untuk pendederan lanjutan

Ajang Pembuktian 'Menjaring' Yachters di Sail Karimata dan Festival Bahari Kepri 2016

Ajang Pembuktian 'Menjaring' Yachters di Sail Karimata dan Festival Bahari Kepri 2016 Kepulauan Riau (Kepri) tak ingin kelewatan menangkap potensi wisata yacht. Yachters dunia pun bakal dihipnotis dengan materi promosi, keindahan alam dan budaya yang tak ada tandingannya, sebuah kekuatan Indonesia dalam positioning global.Sail Karimata dan Festival Bahari Kepri 2016, pada pertengahan Oktober 2016 nanti, adalah ajang pembuktian. 

 "Salah satu kekuatan kita memang di bahari. Lihat saja nanti di Sail Karimata dan Festival Bahari Kepri 2016," kata Menpar Arief Yahya, yang tak henti–henti mempromosikan Wonderful Indonesia. Wisata yacht tengah ingin digarap serius oleh Tim Percepatan Wisata Bahari Kemenpar yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo. Kebetulan, Kepri juga menonjol di bahari. Belajar dari Singapore, negeri yang luasnya setara dengan Pulau Samosir di Danau Toba itu sukses mengelola wisata baharinya. "Kita benchmark dengan system dan regulasi yang dipakai Singapore, yang base on customers. Mereka sudah menggunakan model marketing 2.0, kita masih berdasar pada product, 1.0," kata Arief Yahya. Selama ini, Singapore meraup banyak devisa dari parkir sekitar 4.000 yacht dengan tarifnya rata–rata 1.500 SIN Dolar. "Itu baru tarif parkirnya. Belum termasuk biaya perawatan dan ongkos kebutuhan hidup sehari–hari," terang Guntur Sakti, Kepala Dinas Pariwisata Kepri, menambahkan. Guntur pun mulai coba menganalisa satu per satu. Hasilnya? Kadispar bersuara bariton itu mendapati angka pengeluaran US$ 123 per orang per hari. Bila satu yacht berisi tiga pelayar, uang yang mereka keluarkan US$ 369 per hari. Biaya tersebut belum termasuk biaya membeli bahan bakar, air bersih, perbaikan kapal, kebersihan, dan kebutuhan dasar lainnya. "Dan para yachter bisa menetap minimal tiga bulan. Bahkan ada yang sampai satu tahun. Coba dibayangkan berapa potensi uang yang akan beredar di masyarakat bila Kepri disinggahi yachter–yachter dunia? Angkanya pasti lumayan," beber Guntur Sakti. 

Tak hanya Singapura saja yang intens menggarap wisata yacht. Negeri tetangga lainnya, Thailand dan Malaysia juga mulai intens mengembangkan wisata bahari dan menjaring yacht wisata dari seluruh dunia. Mereka mengembangkan wilayah Phuket sebagai pintu masuk para pelayar dunia. Begitu juga Pulau Tioman, Malaysia yang mengandalkan yachters. "Sekarang kenapa nggak kita geser ke Indonesia? Masuk atau keluar lewat Batam atau Bintan," papar Guntur. Pemikatnya? Salah satunya bisa lewat iven yacht rally dunia. Tiap tahun selalu ada ribuan kapal yacht yang rutin mengikuti kegiatan reli dari Darwin, Australia dan masuk ke Indonesia dari Kupang. Selama tiga bulan, para peserta diizinkan mengunjungi beberapa destinasi wisata dengan jalur Kupang, Alor, Lembata, Riung, Makassar, Bali, Karimun Jawa, dan Kumai. 

Para peserta kemudian keluar dari perairan Indonesia melalui Batam. Bisa juga lewat iven Sail Karimata serta Festival Bahari Kepri yang akan digelar pertengahan Oktober 2016. Guntur menilai, Kepri sudah punya modal dasar yang sangat oke untuk menyambut yachter–yachter dunia. Modal kekayaan bahari Kepri sudah fantastis. Ada 2.408 pulau besar dan kecil yang bisa disinggahi yachter–yaghter di Kepri. Belum lagi panorama alam bawah laut yang mempesona. Dari mulai Anambas, Pulau Abang, Pulau Petong, Pulau Hantu hingga Pulau Labun, semuanya menyimpan keindahan bawah laut yang wow. Bila ingin diving dan snorkeling, di sinilah tempatnya. Yachter bisa bebas leluasa mengeksplorasi makhluk laut berwarna–warni dan terumbu karang langka. Yang membuat Guntur happy, regulasinya sudah dibuat sangat simpel. Untuk para yachter, Indonesia sudah menyediakan social culture visa. Masa berlakunya 60 hari dan bisa diperpanjang 4 x 30 hari. Dengan begitu, para yachter bisa berpetualang selama enam bulan di Indonesia CAIT, untuk izin masuk yacht ke perairan Indonesia mulai disederhanakan. Kini cuup 3 jam, dari sebelumnya 3 minggu pengurusan. Singapore, Malaysia dan Thailand hanya 1 jam saja. Tinggal klik http://yachters–indonesia.id dan mengisi form yang tersedia, para yachter sudah bisa masuk ke Indonesia. Pengurusan izinnya hanya tiga jam. Sekarang malah sudah ada Peraturan Presiden 105/2015 yang memayungi pengurusan dokumen CIQP (custom, immigration, quarantine, port) di 18 pelabuhan. Guntur menilai, Kepri sudah punya modal dasar yang sangat oke untuk menyambut yachter–yachter dunia. Modal kekayaan bahari Kepri sudah fantastis. Ada 2.408 pulau besar dan kecil yang bisa disinggahi yachter–yaghter di Kepri. Belum lagi panorama alam bawah laut yang mempesona. Dari mulai Anambas, Pulau Abang, Pulau Petong, Pulau Hantu hingga Pulau Labun, semuanya menyimpan keindahan bawah laut yang wow. Bila ingin diving dan snorkeling, di sinilah tempatnya. Yachter bisa bebas leluasa mengeksplorasi makhluk laut berwarna–warni dan terumbu karang langka. Yang membuat Guntur happy, regulasinya sudah dibuat sangat simpel. 

Untuk para yachter, Indonesia sudah menyediakan social culture visa. Masa berlakunya 60 hari dan bisa diperpanjang 4 x 30 hari. Dengan begitu, para yachter bisa berpetualang selama enam bulan di Indonesia CAIT, untuk izin masuk yacht ke perairan Indonesia mulai disederhanakan. Kini cuup 3 jam, dari sebelumnya 3 minggu pengurusan. Singapore, Malaysia dan Thailand hanya 1 jam saja. Tinggal klik http://yachters–indonesia.id dan mengisi form yang tersedia, para yachter sudah bisa masuk ke Indonesia. Pengurusan izinnya hanya tiga jam. Sekarang malah sudah ada Peraturan Presiden 105/2015 yang memayungi pengurusan dokumen CIQP (custom, immigration, quarantine, port) di 18 pelabuhan.

Global Fishing Watch

Global Fishing Watch, Aplikasi Pemantau Kapal Penangkap Ikan Oceana, SkyTruth, dan Google meluncurkan Global Fishing Watch, sebuah aplikasi untuk memantau aktivitas penangkapan ikan komersial. Aplikasi tersebut dapat diakses seluruh penduduk dunia. “Global Fishing Watch merupakan alat yang mumpuni untuk melawan penangkapan ilegal,” kata Wakil Presiden Oceana Jacqueline Savitz dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis, 15 September 2016. Ia mengatakan aplikasi tersebut berpotensi menyelamatkan ekosistem laut untuk generasi mendatang. Global Fishing Watch dirancang agar masyarakat di seluruh dunia memiliki akses untuk memantau dan melacak kegiatan kapal penangkap ikan komersil. Aplikasi tersebut menampilkan data real–time dan dapat diakses online. 

Aplikasi akan menampilkan kegiatan penangkapan ikan komersial yang dilakukan oleh 35 ribu kapal yang beroperasi di seluruh dunia. Datanya secara reguler akan diperbaharui untuk menunjukkan pergerakan kapal dan akivitas penangkapan ikan sejak 1 Januari 2012. Global Fishing Watch menggunakan data dari Automatic Identification System (AIS). Data tersebut dikumpulkan oleh satelit dan terrestrial receivers untuk menunjukkan pergerakan kapal. Setiap harinya, lebih dari 20 juta data poin ditambahkan ke AIS. Data tersebut digunakan untuk melacak pergerakan kapal dan mengelompokkannya menjadi kegiatan menangkap ikan atau kegiatan lainnya. Presiden dan pendiri SkyTruth John Amos mengatakan Global Fishing Watch akan memicu ilmu pengetahuan, regulasi, dan tekanan dari masyarakat untuk memastikan lautan lestari. Pemerintah dapat melacak kapal–kapal mencurigakan, menerapkan aturan, dan mengurangi penipuan hasil perikanan. 

Wartawan dan masyarakat dapat mengidentifikasi perilaku yang berkaitan dengan penangkapan ikan ilegal atau berlebihan. Global Fishing Watch berkolaborasi dengan pemerintah, industri swasta, serta agensi internasional untuk menambahkan kebijakan mengenai transparansi dan keberlanjutan. Indonesia, pionir dalam reformasi perikanan dan manajemennya, telah berkomitmen untuk membuka data semua kapal penangkapan ikan dengan alat pelacak melalui aplikasi Global Fishing Watch. 

Sebabnya, Indonesia menjunjung tinggi transparansi. Global Fishing Watch juga menggandeng Trace Register, penyedia solusi ketertelusuran bagi industri makanan laut global. Trace Register memungkinkan pelanggan memastikan makanan mereka legal dan diproduksi tanpa menyalahi aturan. Institusi ilmiah di seluruh dunia pun berkolaborasi dalam program penelitian Global Fishing Watch. Berbekal banyaknya data dan luasnya akses, mereka akan membuat model penangkapan ikan dari sisi ekonomi, lingkungan, kebijakan, dan implikasi perubahan iklim terhadap penangkapan ikan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) tengah mengkaji metolodogi baru untuk membuat laporan daftar kapal dan statistik perikanan lebih akurat. FAO akan mengajukan instrumen transparansi untuk mendukung negara meningkatkan pengawasan, kontrol, penyelidikan atas aktivitas penangkapan ikan. Untuk pembiayaan Global Fishing Watch, beberapa yayasan turut bergabung. Antara lain Leonardo DiCaprio Foundation, Marisla Foundation, Bloomberg Philanthropies, The Wyss Foundation, The Waterloo Foundation dan Adessium Foundation.

Tertib Administrasi Kelompok Perikanan

Pembukuan diperlukan untuk menjaga keakuratan catatan atas semua transaksi dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam kelompok. Pembukuan terdiri dari buku-buku administrasi, termasuk buku keuangan yang dimiliki oleh kelompok. Administrasi keuangan dapat berarti pembukuan keuangan, yaitu catatan transaksi keuangan yang dibuat secara kronologis (munurut urutan waktu) dan sistematis (menurut cara-cara tertentu). Setiap organisasi kelompok, wajib mengelola administrasi keuangan dengan baik yaitu sesuai jenis serta diisi dengan tertib, teratur dan benar. 

Dengan administrasi keuangan yang baik, keuangan kelompok dapat terkendali dan pada waktu tertentu akan mudah untuk diketahui, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Informasi kondisi keuangan kelompok dapat digunakan sebagai: 

1.Alat monitor perkembangan keuangan; 

2.Alat pengendalian keuangan; 

3.Alat evaluasi terhadap pencapaian tujuan/sasaran dari setiap kegiatan atau usaha; dan 

4.Alat manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Dalam membuat buku-buku kelompok harus lengkap, tertib, teratur, benar dan bermanfaat, sehingga harus mengikuti prinsip-prinsip: 

1.Sistematis, buku diisi menurut cara-cara tertentu sesuai dengan jenis bukunya; 

2.Kronologis, buku diisi sesuai dengan urutan terjadinya transaksi; 

3.Informatif, dapat dipahami/dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan; 

4.Accountable, buku diisi memenuhi kaidah-kaidah atau ketentuan akuntansi, antara lain: dapat dihitung, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan; 

5.Auditable, catatan keuangan dapat diperiksa dengan mudah. 

Bentuk-bentuk Pembukuan Keuangan Kelompok Beberapa bentuk pembukuan yang dapat digunakan untuk menjaga keakuratan catatan atas semua transaksi dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam kelompok, antara lain berupa: 

1.Buku pertemuan adalah buku dasar dan penting yang berisi tidak hanya proses pertemuan kelompok tapi juga transaksi keuangan yang terjadi pada hari itu. Hal ini membantu kelompok untuk mengingat kembali keputusan yang telah diambil dalam pertemuan sebelumnya, tindakan yang diambil dan perlu ditindaklanjuti. Buku ini sering disebut “buku induk”. 

2.Buku Administrasi Anggota adalah berisi tentang semua informasi mengenai anggota dan keluarganya serta catatan pendaftaran. 

3.Buku Kehadiran merupakan catatan tentang kehadiran anggota. Ini membantu untuk mencatat absen rutin dan alasan bagi yang tidak hadir. 

4.Buku Pas Anggota merupakan catatan tabungan dan pinjaman setiap anggota. Buku ini disimpan oleh anggota. 

5.Buku tabungan individu berisi tabungan harian masing-masing anggota kelompok. Ini membantu kelompok untuk mengetahui tabungan anggota setiap hari, setiap bulan dan setiap tahun. Bahkan jika buku pas anggota hilang, status tabungan dan pinjamannya mungkin dapat di lacak dari buku ini . 

6.Buku pinjaman individu berisi semua informasi pinjaman yang diberikan pada anggota, secara individu (termasuk masalah pinjaman, tujuan pinjaman, jadwal pengembalian bunga, pengembalian pinjaman, hutang yang belum lunas dan melampaui batas waktunya. 

7.Buku kas memelihara semua catatan tunai dan transaksi bank dari kelompok. 

8.Buku kas umum berisi neraca aktivitas secara kumulatif. Sebagai contoh, dari buku kas umum, seseorang dapat menceritakan berapa banyak telah dihabiskan untuk transportasi oleh kelompok, berapa banyak telah diperoleh dari denda dan lain sebagainya. Hal ini memberikan informasi posisi keuangan pada setiap aktivitas kelompok. 

9.Buku tanda terima menjaga catatan semua penerimaan kelompok, dibuat duplikatnya, dan yang asli diberikan pada orang yang telah memberikan uang. Hal ini membantu baik kepada kelompok dan pihak yang membayar, sebagai bukti bahwa uang telah diterima. 

10.Semua pembayaran dan pengeluaran kelompok diputar menggunakan voucher pembayaran. Voucher ini ditahan oleh kelompok sebagai bukti pembayaran. Namun demikian voucher pembayaran hanya merupakan dokumen pendukung. Pembayarannya sendiri dibuat dengan nota bon atau pembayaran yang ditandatangani oleh penerima pembayaran. 

11.Catatan permintaan surat kesanggupan pinjaman diminta dari peminjam sebagai keamanan pinjaman. 12.Dokumen pendukung, yang berhubungan dengan berbagai transaksi keuangan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok dan semua koresponden harus disimpan dalam dokumen penyimpanan. 13.Buku kas bank/buku cek diperlukan untuk mengadakan transaksi bank. 

14.Daftar kontribusi lokal menyediakan informasi keuangan yang dimobilisasi pada tingkat lokal, baik dalam bentuk uang tunai atau sejenisnya untuk berbagai program. 

15.Buku stok berisi informasi bahan-bahan yang diterima atau diadakan dan neraca, sesuai dengan nilai bahan. 

Memilih Penulis Pembukuan Keuangan Terkait dengan pentingnya pembuatan pembukuan keuangan kelompok, maka perlu diangkat seorang penulis sebagai pengelola dan penanggungjawab pembuatan pembukuan keuangan. Penulis dapat berasal dari dalam kelompok (anggota kelompok) atau seseorang dari luar kelompok (bukan anggota kelompok), dengan syarat: 

(1) jujur; 

(2) mudah dijumpai; 

(3) dapat diterima oleh semua anggota kelompok, 

(4) tidak mengintervensi dinamika kelompok, 

(5) transparan; dan 

(6) ahli dalam menulis pembukuan. 

Kelompok juga harus dapat dengan mudah memperoleh penulis pengganti jika penulis sewaktu-waktu berhenti. 

Pemantauan Penulis Pembukuan Keuangan Kelompok Supaya efektif memantau penulis, beberapa kiat yang dapat digunakan kelompok adalah sebagai berikut : 

1.Kelompok harus yakin bahwa penulis tidak pernah memegang uang. 

2.Anggota kelompok harus selalu memeriksa catatan-catatan sebelum mereka tanda tangan. 

3.Jika penulis bukan anggota kelompok, dia tidak boleh ikut campur dalam kegiatan kelompok. 

Kelompok harus dapat mengontrol/mengendalikan keuangan umum, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kelompok untuk tetap mengendalikan keuangan umum adalah sebagai berikut: 

1.Siapapun penulis pembukuan keuangan tidak pernah memegang uang. 

2.Anggota mengawasi secara normal jumlah total dan komposisi uang kelompok pada setiap waktu. 3.Jumlah total biasanya diumumkan pada pertemuan atau ditulis pada papan. 

4.Anggota mengawasi catatan tabungan individu mereka dan status kredit dalam kelompok. 

5.Anggota menyuruh penulis untuk membacakan catatan pertemuan pada hari itu juga sebelum mereka tanda tangan. 

6. Anggota kelompok memastikan bahwa buku selalu diperbaharui. 

7.Anggota memastikan bahwa penulis mempunyai semua perlengkapan penting untuk menulis buku seperti pensil, pena, penghapus, kertas, lembaran karbon, penjepit, perekat, stempel karet dan tinta stempel. 

8.Anggota kelompok memastikan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan buku mereka tidak bercampur dengan buku penulis jika dia anggota kelompok. Pemeriksaan Keuangan dalam Kelompok Pemeriksaan buku akunting secara sistematis, oleh orang di luar kelompok dengan tujuan untuk memeriksa kesalahan dan kelalaian dalam membuat perhitungan, untuk meralat adanya kesalahan, dan untuk pencegahan kesalahan di masa mendatang. Pemeriksaan Keuangan dibutuhkan baik untuk manfaat kelompok sendiri dan untuk membangun kredibilitas operasional kelompok kepada dunia luar. 

Tujuan dari Pemeriksaan Keuangan kelompok antara lain adalah sebagai berikut: 

1.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangannya. 

2.Menemukan dan meralat kesalahan dan kelalaian dalam menyusun pembukuan. 

3.Memperkuat keberadaan sistem akunting dalam kelompok. 

4.Menjelaskan pendapatan, pengeluaran, kekayaan dan pertanggungjawaban. 

5.Membangun kepercayaan dalam kelompok sebagai sebuah lembaga yang mengarah ke berkesinambungan, pengakuan dan kredibilitas . 

6.Mengambil keputusan-keputusan anggaran dan pendanaan.

Program Asuransi Nelayan Amanat UU Perlindungan Nelayan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengikutsertakan 1.000 nelayan Muncar, Banyuwangi, dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan kepada para nelayan mencakup dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). 

“Dikutsertakannya 1.000 nelayan di Muncar ini untuk melindungi dari risiko kerja. Hal ini juga telah diberikan kepada ribuan nelayan di Indramayu dan Kota Sibolga,” kata Direktur Utama Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dalam acara penyerahan Kartu Kepesertaan 1.000 Nelayan jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur, akhir pekan kemarin. Hadir dalam acara tersebut di antaranya, Menko Maritim Rizal Ramli, Bupati Banyuwangi Abdullah, Azwar Anas, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Ilyas Lubis, dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Narmoko Prasmadji. 

Agus Susanto menjelaskan, pilihan kepesertaan untuk dua program ini (JKK dan JKM) hanya terbatas kepada pekerja bukan penerima upah (BPU), dengan iuran yang sangat terjangkau, yaitu sebesar 16.800 rupiah per bulan. Pekerja formal atau Pekerja Penerima Upah (PPU) wajib terdaftar dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun). “Perlindungan ini merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran nelayan akan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dari risiko kerja,” ujar Agus. Ia menambahkan, bantuan iuran untuk nelayan akan diberikan selama 6 bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga bisa berkontribusi langsung dalam melindungi para nelayan dengan mengalokasikan anggaran yang dimiliki. Ruang lingkup perlindungan atas kecelakaan kerja yang terjadi pada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi mulai saat berangkat bekerja, di lokasi bekerja, hingga kembali lagi ke rumah dan perlindungan terhadap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya tersebut. 

Selain JKK, perlindungan lainnya adalah Jaminan Kematian yang memberikan perlindungan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia selama masa kepesertaan aktif mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terkait rencana perlindungan risiko kerja bagi satu juta nelayan di Indonesia, Menko Kemaritiman, Rizal Ramli menyatakan, pihaknya akan membahas dengan pihak terkait. “Ini penting, karena selama ini perlindungan atas risiko yang dihadapi para nelayan, belum tersentuh,” ucapnya. Dalam kesempatan itu, Rizal memberi apresiasi dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memberi gratis iuran kepada nelayan selama 6 bulan. “Kita juga akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melanjutkan program perlindungan kecelakaan kerja dan kematian untuk nelayan dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji menambahkan, pihaknya akan mencari operator asuransi nelayan yang memberikan kaver paling besar. Menurutnya, anggaran asuransi terhadap satu juta nelayan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), sehingga harus digunakan seefisien mungkin. Nanti, KKP akan melakukan tender pengelolaan asuransi nelayan ini. 

Pemerintah menginginkan klaim asuransi yang dibayarkan lebih besar untuk melindungi nelayan. "Katakanlah kalau meninggal, jangan hanya disantuni Rp 40 juta tapi bisa sampai Rp 200 juta," imbuh Narmoko. Narmoko menuturkan bahwa kapal nelayan pelabuhan Muncar memiliki kekhasan tersendiri yang tak dimiliki oleh nelayan di tempat lain di Indonesia. Ornamen ukiran dan lukisan yang menghiasi perahu-perahu nelayan, ia nilai memiliki nilai wisata tersendiri. “Pelabuhan Muncar ini unik, ada ukiran dan hiasan di perahunya. Tak banyak yang seperti ini di tempat lain. Tinggal memoles sedikit saja untuk dijadikan kampung wisata nelayan. Yang penting kebersihan harus dijaga,” paparnya. 

Sementara itu, konsep sustainable ocean yang dikombinasikan dengan membuka wisata berbasis perkampungan nelayan selama ini juga menjadi bagian dari kerja Pemkab Banyuwangi. Narmoko mengatakan, baru pada tahun ini pula Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengasuransikan nelayan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sendiri menargetkan akan mengasuransikan 1 juta nelayan hingga 2019. "Kami sudah punya beberapa titik yang akan kami kerjakan. Ini merupakan pertama kalinya. Dan kalau bisa manajemennya dikerjakan sebaik-baiknya," kata Narmoko. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu partner dalam program ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih besar kepada nelayan. "Kalau BPJS bisa memberikan ganti ruginya lebih besar, lebih menarik lagi barang kali," ucap Narmoko. Selain perlindungan dalam bentuk asuransi, Narmoko menuturkan UU Perlindungan Nelayan juga mengamanatkan perlindungan terhadap nelayan tradisional, melalui regulasi pemerintah. "Kami juga dipesani Bu Susi, mohon nelayan juga bisa menjaga laut dengan baik. Tidak boleh dikotori, jangan ditaruh plastik. Jala yang sudah tidak dipakai kalau bisa digulung, atau kalau perlu dibakar, asal jangan dibuang ke laut," ujar Narmoko. Direktur Kenelayanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syafril Fauzi menginformasikan, saat ini UU Perlindungan Nelayan yang baru disahkan 15 Maret 2016 tengah memasuki proses penomoran. Jadi, sosialisasi dan pelaksanaan UU menunggu penomoran tersebut selesai. 

Sejumlah urusan teknis pelaksanaan juga tengah dibahas, salah satunya memanggil BUMN Asuransi Jasindo sebagai pelaksana. Jumlah premi yang akan dibayarkan ke nelayan pun masih dalam proses penghitungan. Pada dasarnya, lanjut dia, asuransi akan bisa didapatkan semua WNI yang berprofesi sebagai nelayan. Pengecualian untuk nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 gross ton (GT), premi digratiskan. Pemerintah telah menganggarkan dana Rp 250 miliar untuk pilot project asuransi nelayan kecil sebelum pemberlakuan asuransi nelayan secara nasional.

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Pelaku Utama Perikanan

Langkah-langkah Penumbuhan Kelompok Pelaku Utama Perikanan 

Kelompok dapat terbentuk dengan sendirinya (tanpa bantuan pihak luar) dan dapat pula terbentuk dengan bantuan pihak luar, sehingga agar pelaku utama dapat membentuk kelompok, perlu adanya rangsang dan motivasi, antara lain dengan cara-cara berikut : Memberikan penerangan mengenai keuntungan membentuk kelompok, melalui ceramah, diskusi, tanya-jawab, pemutaran film/slide, siaran televisi, penyebaran brosur/leaflet dan lain-lain. Mengajak para pelaku utama untuk mengunjungi kelompok-kelompok lain yang sudah berhasil. 

Dalam pelaksanaan penumbuhan kelompok, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: Identifikasi potensi. Petugas/tenaga pendamping mengamati dan meneliti apakah ada pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu kelembagaan kelompok pelaku utama antara lain: Keberhasilan kegiatan usahanya dalam beberapa musim atau tahun. Sering atau berani mencoba sesuatu teknologi baru. Hubungan dengan aparat desa, Instansi/Dinas, lembaga lain, tokoh masyarakat, Penyuluh atau pembina lainnya, cukup baik untuk berkonsultasi atau dalam rangka mencari sesuatu informasi yang berhubungan dengan pembangunan perikanan. Mau dan mampu melaksanakan serta mengembangkan program Pemerintah. 

Pelaksanaan penumbuhan: Koordinasi dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan kontak pelaku utama yang ada wilayah kerja penyuluhan untuk terlaksananya pertemuan para pelaku utama. Musyawarah penumbuhan kelembagaan kelompok pelaku utama Pengukuhan kelembagaan kelompok pelaku utama Penumbuhan kelembagaan pelaku utama sebagai wahana kerjasama antara anggota kelompok dan antara kelompok dengan pihak lain: menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk berkejasama dalam bisnis perikanan. menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan-pandangan di antara anggota untuk mencapai tujuan bersama dalam kegiatan bisnis perikanan. mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. mengembangkan kedisiplinan dan rasa/tanggung jawab diantara sesama anggota kelompok dalam mencapai keberhasilan bisnis perikanan. merencanakan dan melaksanakan musyawarah dan pertemuan-pertemuan lainnya agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kelompoknya dalam menunjang bisnis perikanan. mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok melaksanakan tukar menukar pikiran. bekerjasama dengan pihak-pihak penyedia kemudahan sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil. mengembangkan kader kepemimpinan di kalangan para anggota kelompok dengan jalan memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk megembangkan keterampilan dibidang tertentu sehingga berperan sebagai agen teknologi. mengadakan akses ke lembaga keuangan untuk keperluan pengembangan usaha para anggota kelompok melaksanakan hubungan melembaga dengan kios penyedia sarana produksi perikanan dalam pelaksanakan RUK, pengolahan, pemasaran hasil dan permodalan. Bila semua pelaku utama bekerja secara sendiri-sendiri tentu saja tidak akan mampu mengembangkan usaha dengan baik. Namun setelah digabung dalam kelompok dan masuk dalam wadah kelembagaan kelompok maka berbagai keunggulan dan keuntungan pasti akan diperoeh, misalnya mudah mendapatkan modal usaha, dapat bermitra dengan lembaga keuangan serta mempermudah dalam akses pemasarannya. Dengan manfaat berlembaga cukup besar dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan masyarakat bidang kelautan dan perikanan. 

Dalam rangka penumbuhan kelompok pelaku utama bidang kelautan dan perikanan melalui pengelompokan yang antara lain dapat dibagi kedalam; 

1) Kelembagaan Pelaku Utama berdasarkan JENIS USAHA 

2) Kelembagaan Pelaku Utama Berdasarkan SKALA USAHA 

3) Kelembagaan Pelaku Utama Berdasarkan STATUS USAHA 

4) Kelembagaan Pelaku Utama Berdasarkan KOMODITAS UTAMA 

5) Kelembagaan Pelaku Utama Berdasarkan TEMPAT TINGGAL/ DOMISILI. 

Unsur-Unsur Yang Perlu Diperhatikan dalam Penumbuhkembangan Kelompok Pelaku Utama Perikanan Adanya saling mengenal dengan baik antara sesama anggotanya, akrab, dan saling percaya mempercayai. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha Memiliki kesamaan dalam hal: tradisi/kebiasaan, pemukiman, jenis usaha, hamaparan, jenis alat tangkap/kapal, Keanggotaan setiap kelompok berkisar 10-25 orang. Memiliki motivasi untuk berkembang Dasar Pengelompokan Kelembagaan Pelaku Utama Kelembagaan Pelaku Utama dapat berdasarkan: 

a) Segmen (pembenihan, pendederan, pembesaran, saprokan, pemasaran, pengolah, penangkapan dll) 

b) Usaha pada komoditas utama yang sama Kelembagaan pelaku utama diarahkan menjadi asosiasi perikanan (ASOKAN) Pengelompokan dapat didasarkan pula kepada: Jenis alat /usaha atau RTP (Rumah Tangga Perikanan) atau RTBP (Rumah Tangga Buruh Perikanan) Peranan anggota kelembagaan didalam RTP (apakah sebagai juragan, penggarap, buruh) yang pada prinsipnya berperan sebagai decision maker (penentu). Lokasi atau sosiometri (anggota kelembagaan bebas memilih kontak nelayan/pembudidaya ikan/pengolah, atau berdararkan hubungan sejarah/famili) Status anggota kelembagaan di dalam lingkungan keluarganya (Bapak, Ibu, anak, Pemuda, wanita)

Kelompok Perikanan

PERAN DAN FUNGSI KELOMPOK 

Sebuah kelembagaan kelompok pelaku utama bidang kelautan dan perikanan dapat memiliki peranan antara lain sebagai berikut : 

1) Sebagai media komunikasi dan pergaulan sosial yang wajar, lestari dan dinamis. 

2) Sebagai basis untuk mencapai pembaharuan secara merata. 

3) Sebagai pemersatu aspirasi yang murni dan sehat. 

4) Sebagai wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta bekerja sama. 

5) Sebagai teladan bagi masyarakat lainnya. 

Untuk dapat mewujudkan peranan tersebut maka kelompok seharusnya dapat berfungsi antara lain sebagai: 

(1) Kelas belajar; 

(2) Wadah kerja sama; 

(3) Unit produksi; 

(4) Organisasi kegiatan bersama; dan 

(5) Kesatuan swadaya dan swadana. 

1) Kelompok Sebagai Kelas Belajar Sebagai kelas belajar, kelompok merupakan media interaksi belajar antar pelaku utama. Mereka dapat melakukan proses interaksi edukatif dalam rangka mengadopsi inovasi. Mereka dapat saling Asah, Asih dan Asuh dalam menyerap suatu informasi dari fasilitator, mediator, pemandu, pendamping, penyuluh dan pihak lain. Mereka akan dapat mengambil kesepakatan tindakan bersama apa yang akan diambil dari hasil belajar tersebut. Dengan demikian proses kemandirian kelompok akan dapat dicapai. Di dalam kelompok sebagai kelas belajar para pelaku utama akan dapat melakukan komunikasi multi dimensional. Mereka dapat mempertukarkan pengalaman masing-masing, sehingga akan membuat pelaku utama semakin dewasa untuk dapat keluar dari masalahnya sendiri, tanpa adanya ketergantungan pada petugas (pendamping, penyuluh dan lain-lain). 

2) Kelompok Sebagai Wadah Kerja Sama Sebagai wadah kerja sama, kelompok pelaku utama merupakan cerminan dari keberadaan suatu wadah kerjasama. 

3) Kelompok Sebagai Unit Produksi Kelompok pelaku utama sebagai unit produksi, erat hubungan dengan wadah kerja sama misalnya kelompok pembudidaya ikan. Dengan melaksanakan kegiatan budidaya secara bersama–sama dapat dicapai efisiensi yang lebih tinggi misalnya, dalam pengadaan sarana produksi, perkreditan, dan pemasaran hasil. Oleh karena itu dengan fungsi kelompok sebagai unit produksi akan dapat dicapai skala ekonomis usaha yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar kepada para pelaku utama. 

4) Kelompok Sebagai Organisasi Kegiatan Bersama Dengan berkelompok maka pelaku utama akan belajar mengorganisasi kegiatan bersama-sama, yaitu membagi pekerjaan dan mengkoordinisasi pekerjaan dengan mengikuti tata tertib sebagai hasil kesepakatan mereka. Mereka belajar membagi peranan dan melakukan peranan tersebut. Mereka belajar bertindak atas nama kelompok yang kompak, yaitu setiap anggota merasa memiliki commitment terhadap kelompoknya. Mereka merasa "In Group" yaitu mengembangkan "ke-kitaan bukan ke-kamian". Dengan demikian akan merasa bangga sebagai suatu kelompok yang terorganisasi secara baik, dibandingkan berbuat sendiri-sendiri. 

5) Kelompok Sebagai Kasatuan Swadaya dan Swadana Kelompok pelaku utama adalah kumpulan pelaku utama yang mempunyai hubungan atau interaksi yang nyata, mempunyai daya tahan dan struktur tertentu, berpartisipasi bersama dalam suatu kegiatan. Hal ini tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kesatuan kelompok tersebut. Pelaku utama diharapkan dapat mandiri dalam arti mampu merumuskan masalah, mengambil keputusan, merencanakan, melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tumbuhnya kemandirian tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui kelompok. Pengelolaan Keuangan Kelompok Bentuk umum informasi keuangan suatu lembaga/institusi/kelompok adalah seperangkat laporan keuangan, terutama yang terdiri atas: laporan posisi keuangan (neraca), laporan rugi-laba (laporan aktivitas), laporan perubahan modal, dan laporan arus kas, termasuk catatan penjelasan laporan keuangan yang diperlukan. 

KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK PERIKANAN 

Stratifikasi kemampuan kelembagaan kelompok meliputi: 

1.Penguasaan teknologi 

2.Pengorganisasian 

3.Skala Usaha 

4.Kemampuan Permodalan 

5.Kemitraan/ Kerja sama 

6.Akses informasi pasar 

Berdasarkan tingkat penilaian stratifikasi kemampuan kelembagaan tersebut, kelembagaan penyuluhan perikana swadaya dibagi dalam 3 kelas yaitu: 

1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah kelas kemampuannya, dengan batas nilai scoring penilaian 0– 350 
2. Kelas Madya, merupakan kelas yang lebih tinggi dari kelas pemula, kelembagaan pada kelas tersebut sudah melakkan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan batas nilai scoring 351 - 650 
3. Kelas Utama, merupakan kelas yang lebih tinggi dari kelas madya. Kelompok pelaku utama sudah melakukan kegiatan dalam perencanaan sampai pelaksanaan meskipun masih terbatas. Batas nilai scoring 651-1000 

Berdasarkan penilaian serta penetapan kelas kemampuan suatu kelompok maka pengakuan terhadap kemampuan kelompok diatur sebagai berikut; 

a.Untuk Kelas Pemula, dengan piagam pengukuhan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah 

b.Untuk Kelas Madya, dengan piagam pengukuhan ditandatangai oleh Camat 

c.Untuk Kelas Utama, dengan piagam pengukuhan ditandatangani oleh Bupati/Walikota.